- Dalam Teknologi Sistem Informasi terdapat aturan yang harus dipatuhi baik itu oleh pengguna, pembuat maupun providernya. Jelaskan untuk apa aturan tersebut ada dan harus dipatuhi !
2. Sebutkan contoh kasus yang menyangkut penyalahgunaan Teknologi Sistem Informasi !
Jawaban :
1. Aturan pada Teknologi Sistem Informasi menurut sangat dibutuhkan dan wajib dipatuhi karena bagaimanapun teknologi sistem informasi tersebut digunakan untuk kepentingan bersama , bukan hanya kepentingan individu saja. Jadi agar tidak merugikan satu sama lainserta melenceng dari kegunaannya yang baik, aturan seperti Undang-undang sangat dibutuhkan. Peraturan perundang-undangan ini dibuat agar para pengguna teknologi sistem informasi lebih memahami etika dalam penggunaan teknologi sistem informasi yang baik serta tidak melakukan kejahatan demi kepentingan individual saja.
Berikut ini Undang-Undang yang dibuat oleh Republik Indonesia
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun
2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,
Menimbang :
Pada bagian ini dijelaskan bahwa
perkembangan teknologi system informasi maju sangat pesat dan menyebabkan
perubahan pada kegiatan manusia. Pemanfaatannyapun berguna dalam berbagai
bidang pekerajaan. Maka dari itu pemerintah perlu mendukung pengembangan
teknologi system informasi ini melalui peraturan infrastruktur hukum agar tidak
disalahgunakan penggunaannya.
Mengingat :
Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
(Lihat Pasal yang dimaksud)
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam pasal 1 ini lebih banyak berisi
tentang Elektronik. Baik dalam hal transaksi, dokumen, system, informasi, teknologi,
lembag, agen, jaringan, akses dan kode akses, kontrak, penerima, pengirim,
serta yang terakhir badan usaha.
Pasal 2
Undang-Undang ini berlaku untuk setiap
Orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang
ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum
Indonesia.
BAB II
ASAS DAN TUJUAN
Pasal 3
Pemanfaatan Teknologi Informasi dan
Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat,
kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral
teknologi.
Pasal 4
Pemanfaatan Teknologi Informasi dan
Transaksi Elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk mencerdaskan Bangsa,
mengembangkan kesejahteraan rakyat dengan memberikan kesempatan kemampuan dan
pemikiran bagi setiap orang.
BAB III
INFORMASI, DOKUMEN, DAN TANDA TANGAN
ELEKTRONIK
Pasal 5
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen
Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
Pasal 6
Berisi tentang suatu informasi harus
berbentuk tertulis atau asli, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik
dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses,
ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan
suatu keadaan.
Pasal 7
Setiap Orang yang menyatakan hak,
memperkuat hak yang telah ada, atau menolak hak Orang lain dan berasal dari
Sistem Elektronik yang memenuhi syarat berdasarkan Peraturan Perundangundangan.
Pasal 8
Adanya perjanjian untuk penerima maupun
untuk pengirim.
Pasal 9
Pelaku usaha yang menawarkan produk
melalui Sistem Elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar
berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan.
Pasal 10
Adanya sertifikasi dari Lembaga
Sertifikasi keandalan.
Pasal 11
Tanda Tangan Elektronik memiliki
kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan
Pasal 12
Setiap Orang yang terlibat dalam Tanda
Tangan Elektronik berkewajiban memberikan pengamanan atas Tanda Tangan
Elektronik yang digunakannya.
BAB IV
PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI ELEKTRONIK
DAN SISTEM ELEKTRONIK
Bagian Kesatu
Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik
·
Pasal 13
·
Pasal 14
Bagian Kedua
Penyelenggaraan Sistem Elektronik
·
Pasal 15
·
Pasal 16
BAB V
TRANSAKSI ELEKTRONIK
·
Pasal 17
·
Pasal 18
·
Pasal 19
·
Pasal 20
·
Pasal 21
·
Pasal 22
BAB VI
NAMA DOMAIN, HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL, DAN
PERLINDUNGAN HAK PRIBADI
·
Pasal 23
·
Pasal 24
·
Pasal 25
·
Pasal 26
BAB VII
PERBUATAN YANG DILARANG
·
Pasal 27
·
Pasal 28
·
Pasal 29
·
Pasal 30
·
Pasal 31
·
Pasal 32
·
Pasal 33
·
Pasal 34
·
Pasal 35
·
Pasal 36
·
Pasal 37
BAB VIII
PENYELESAIAN SENGKETA
·
Pasal 38
·
Pasal 39
BAB IX
PERAN PEMERINTAH DAN PERAN MASYARAKAT
·
Pasal 40
·
Pasal 41
BAB X
PENYIDIKAN
·
Pasal 42
·
Pasal 43
·
Pasal 44
BAB XI
KETENTUAN PIDANA
·
Pasal 45
·
Pasal 46
·
Pasal 47
·
Pasal 48
·
Pasal 49
·
Pasal 50
·
Pasal 51
·
Pasal 52
BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 53
BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 54
2. Contoh Penyalahgunaan Teknologi Sistem Informasi
- Membuat berita Hoax / bohong di Internet . Hal ini akan memunculkan kesimpangsiuran informasi
- Mencuri data informasi Seseorang secara ilegal : menyusup, menghack ke sistem ...
